Pencatutan Foto Panglima Jilah dengan Presiden Pada Buku Terbitan MADN, Ini Klarifikasinya!

PALANGKA RAYA - Penerbitan buku budaya oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dengan menampilkan Cover gambar sampul Panglima Jilah (PJ) dengan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, dengan judul buku "Menjaga dan Melestarikan Budaya Kearifan Lokal Masyarakat Dayak".

Tario Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau pasukan merah dengan dipimpin oleh seorang Pangkalima Jilah (Pangalangok Jilah), melakukan rilis pers terbuka kepada MADN terkait diduga Pencatutan Gambar - gambar sosok PJ di buku terbitan MADN tersebut, Rabu (13/09).

Baca juga: Tony Rosyid: Dihujani Banyak Protes, Jokowi Perintahkan Aparat, 3.862 Demonstran Telah Ditangkap

Ketua DPD TBBR Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah (Kalteng) Ramang melalui wakil Agusta Rachman, telah meminta izin untuk menyapaikan pres rilis terkait hal tersebut.

 "Atas ijin DPP itu kami share tadi bang agar cepat di klarifikasi, " kata Agusta Rahman, Rabu (13/09).

Baca juga: Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi: Cegah Covid-19, KPU Usulkan Kotak Suara Keliling dalam Perppu Pilkada 2020

Adapun poin - poin pernyataan sikap yang disampaikan terkait Pencatutan Gambar Pangkalima Jilah di buku terbitan MADN.

Adil ka talino

Baca juga: Anggota DPRD Sumut Desak Bawaslu Simalungun Proses Dugaan Camat Terlibat Kampanye, Choir Nasution: Langsung ke Bagian Hukum Saja

Saya atas nama (Patih, Panglima, Mangku/Ketua, Ulu Balakng, Penyandakng) menyatakan:

1. keberatan terkait pencatutan foto Panglima Jilah dan foto anggota TBBR pada buku yg akan diterbitkan oleh MADN krna dlm penggunaan foto tersebut tidak ada ijin dan permisi. 

Baca juga: Tersangka Penculikan Dua Gadis Dibawah Umur Tipu Orangtua Korban Dengan Modus Bank Gaib

2. Meminta agar penggunaan foto Panglima Jilah dan anggota TBBR pada buku tersebut diganti. 

3. Meminta kepada MADN untuk mengklarifikasi penggunaan foto Panglima Jilah dan Anggota TBBR serta meminta maaf secara terbuka baik dimedia cetak, TV maupun Secara lgsg. 

Baca juga: Khoirunnisa Nur Agustyati: Perppu Pilkada Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

4. Krna dlm penggunaan foto tersebut tidak ada ijin dan permisi kami meminta harus ada pertanggung jawaban secara adat.

5. Jika hal ini tdk ada respon dr MADN maka kami akan mendorong persoalan ini pada proses hukum yg berlaku. 

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak. 

Sementara itu dari pihak MADN melalui sekretaris jenderal (Sekjen) MADN, Yakobus Kumis, kepada media ini menyampaikan bahwa pihaknya akan mempersiapkan berkas - berkas pendukung dan akan melaporkan terkait adanya oknum berinisial D yang diduga telah memalsukan tanda tangan PJ.

 "Sedang menyiapkan bukti - buku untuk proses laporan polisi. Saya sudah sampaikan dengan PJ kemarin. Dan MADN segera membuat Klarifikasi dan proses hukum, " kata Sekjen MADN, Yakobus Kumis melalui pesan Whatshap ke media ini, Rabu (13/09).

Baca juga: 16 Ketua LPJK Provinsi Sepakat Ajukan Uji Materi Ke Mahkamah Agung

Yakobus Kumis menyampaikan juga bahwa pihak nya merasa dirugikan akibat tindakan oknum berinisial D yang diduga telah memalsukan dokumen dan pemalsuan tanda tangan.

Selain itu MADN mengharapkan juga kepada PJ untuk bisa segera membuat laporan terkait Pencatutan foto PJ dengan Presiden RI. 

 "Pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan oleh oknum berinisial D. Saya juga minta dari pihak PJ untuk buat laporan terkait pencatutan foto PJ dengan Presiden, " imbuhnya.